MEDIAJURNAL » Bisnis » Terkait Mogok Nasional Buruh, Pengusaha Diminta Tidak Berikan Izin

Terkait Mogok Nasional Buruh, Pengusaha Diminta Tidak Berikan Izin

Written by on |
Demo Buruh

Demo Buruh / nonstop-online.com

Sebanyak lima juta buruh dari dari 22 Provinsi di Indonesia direncanakan akan melakukan aksi mogok nasional mulai tanggal 24 hingga 27 November 2015. Buruh mengagendakan mogok massal karena ingin menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selain itu, buruh juga ingin kenaikan upah minimum tahun 2016 sebesar Rp 500.000 atau naik 25 persen. Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyebut angka lima juta buruh peserta mogok nasional bisa saja naik bila tidak ada respon dari pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), menyatakan rencana mogok nasional buruh yang akan berlangsung selama empat hari itu telah melanggar hak para pelaku usaha di Indonesia.

Advertisements

Pemogokan di jam kerja, menurut Sukamdani, berpotensi menghentikan produktifitas perusahaan. Maka itu, APINDO menentang keras hal tersebut. “Kami menantang keras karena itu melanggar hak kami untuk berproduksi,” kata Hariyadi di Jakarta, Jumat, 20 November 2015.

Pemogokan yang akan dilakukan buruh, lanjut Sukamdani, tidak ada hubungannya dengan pengusaha, yang artinya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. UU tersebut menyebutkan bahwa mogok kerja boleh dilakukan jika ada kegagalan dalam perundingan antara pekerja dan pengusaha.

“Itu kan urusannya dengan pemerintah. Kalau mereka mau memperjuangkan, ya silakan. Tapi kan ini melanggar,” terang Sukamdani, dikutip dari Tempo.co, Sabtu, 21 November 2015.

Lebih jauh, Sukamdani menjelaskan, dalam kondisi perekonimian yang melambat seperti sekarang ini, mogok nasional bisa membuat perusahaan-perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. Sukamdani meminta para pengusaha untuk tidak memberikan izin kepada karyawannya untuk mogok.

“Kami meminta semua perusahaan untuk tidak membolehkan karyawannya melakukan itu. Apabila kegiatan itu membuat kami rugi, kami siap lakukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata,” tutupnya.

Related Posts.

Leave a Reply