MEDIAJURNAL » Nasional » Sependapat Soal RUU Pilkada, Ridwan Kamil Tidak Mau Disamakan Ahok

Sependapat Soal RUU Pilkada, Ridwan Kamil Tidak Mau Disamakan Ahok

Written by on |
Ridwan Kamil

Ridwan Kamil / Youtube.com

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menyatakan bahwa dirinya mempunyai sikap yang sama dengan Ahok terkait RUU Pilkada, yaitu tidak setuju dengan wacana pemilihah kepala daerah melalui DPRD atau penghapusan pilkada langsung.

Menurut Ridwan, Pemilihan kepada daerah melalui DPRD tidak sesuai dengan UUD 1945, dalam UUD terangkan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan hanya dipilih langsung oleh rakyat, hal tersebut menurutnya sangat jelas bertentangan dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang saat ini sedang diwacanakan.

“Karena di undang-undang dijelaskan kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan hanya dipilih langsung oleh rakyat,Rakyat tetap meminta sistem pemilhan langsung dan ini telah ditunjukkan dengan 80 persen survey yang tetap menginginkan pemilhan langsung” ujar Ridwan setelah rapat koordinasi nasional luar biasa di Apkasi dan Apeksi di Jakarta, Kamis (11/9/2014) siang.

Advertisements

Meskipun sependapat dengan Ahok terkait RUU Pilkada namun Ridwan menolak bila disamakan dengan Ahok, Ridwan kamil menjelaskan bahwa dirinya bukanlah kader dari Gerindra dan juga PKS, meskipun pada pemilihan Wali Kota Bandung beberapa waktu lalu kedua partai tersebut yang mengusungnya.

Menurut Ridwan, sikapanya yang berseberangan dengan pandangan partai Gerindra dan PKS terkait RUU Pilkada tidak akan menimbulkan konflik sebagaimana yang terjadi dengan konflik antara Ahok dengan partai Gerindra beberapa hari ini.

“Beda dengan Pak Ahok ya. Kalau Pak Ahok kan kader ya. Jadi ada konflik internal yang mungkin mengemuka. Kalau saya kan enggak ada. PKS enggak, Gerindra enggak. Jadi riak-riaknya tidak sebesar Pak Ahok,” katanya seperti dikutip dari Tribun News, Kamis (11/9/2014).

Sementara itu, Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra mengaku bisa mengerti dan memaklumi sikap yang ditunjukan oleh Ridwan Kamil. Menurut Ahmad, perbedaan pendapat itu boleh-boleh saja, apalagi di negara Demokrasi seperti Indonesia.

“Orang menyatakan pendapat boleh-boleh saja, Sebagai bentuk demokrasi ya tidak apa-apa (beda pendapat)” kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Related Posts.

Leave a Reply