MEDIAJURNAL » Lifestyle » Prajurit TNI dilarang Upload Foto Selfie dan Update Status Tertentu

Prajurit TNI dilarang Upload Foto Selfie dan Update Status Tertentu

Written by on |
Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus)

Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) / Fajar.co.id

Tren mengunggah foto selfie atau update status di media sosial tidak hanya menghinggapi masyarakat biasa, para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga kedapatan melakukan aktivitas tersebut. Tidak jarang, anggota TNI melakukan aktivitas media sosial yang terlarang seperti mengunggah foto saat melaksanakan perintah operasi, razia tentara, dan membuat status jelang pemilihan kepala daerah atau presiden.

“Kami menemukan ada lima orang tentara berpakaian loreng yang berpose tidak sesuai dengan norma keprajuritan. Ini pelanggaran disiplin,” kata Sekretaris Dinas Penerangan Angkatan Darat (Sesdispenad), Kolonel Suko Purwanto, saat diskusi interaktif dengan sejumlah wartawan di Aula Media Center, Jakarta Pusat, Kamis 24 Maret 2016.

Purwanto mengaku kesulitan untuk mengawasi para anggotanya di media sosial. Maka itu, pihak TNI Angkatan Darat (AD) dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan aturan khusus bagi para prajurit yang suka ber-selfie dan meng-upload foto pribadinya di media sosial.

Advertisements

“Memang susah mengontrol ini (medsos). Akan diatur dan akan menjadi peraturan, sebab banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” terangnya, dikutip dari Sindonews, Sabtu, 26 Maret 2016.

Meski akan segera mengeluarkan larangan upload foto selfie bagi para prajurit, namun Purwanto menjelaskan bahwa peraturan tersebut tidak mengekang hak-hak para prajurit untuk bersosial. Para prajurit boleh saja mengunggah foto selfie di medsos asal tidak memakai seragam TNI. “Silakan saja bergaya tapi jangan pakai seragam tentara,” tegasnya.

Hal senada diutarakan juga oleh Kepala Dinas TNI AD, Brigjen TNI M Sabrar Fadhila‎h, dia menyebut pihak TNI saat ini sedang bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Direktorat Hukum TNI AD dan para ahli media sosial untuk merumuskan peraturan tersebut.

“Ini yang akan kita tata, kami akan melibatkan berbagai pihak terkait seperti, Direktorat Hukum TNI AD dan para ahli dalam merumuskan kebijakan ini,” kata Sabrar Fadhila‎h.

Berikan Komentar