MEDIAJURNAL » Bisnis » Pemerintah Telusuri Data Pajak Google, Yahoo, Facebook, dan Twitter

Pemerintah Telusuri Data Pajak Google, Yahoo, Facebook, dan Twitter

Written by on |
Kantor Google Indonesia

Kantor Google Indonesia / magangan.com

Belajar dari pengalaman negara Perancis dan Italia, Pemerintah Indonesia akan bersikap tegas dalam menarik pajak dari perusahaan-perusahaan IT raksasa seperti Google, Yahoo, Facebook, dan Twitter. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengindikasikan adanya pelarian dan penghindaran pajak oleh mereka.

“Prancis dan Italia juga sama sibuk mengejar Google. Ada indikasi, pajak yang dibayar Google tidak sebanding dengan pendapatan dari bisnis yang dia jalankan. Ada indikasi pelarian pajak, penghindaran pajak, dan lain sebagainya,” kata Bambang di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu, 6 April 2016.

Pemerintah akan mengejar pajak perusahaan-perusahaan tersebut dengan prioritas pada bisnis mereka yang berhubungan dengan periklanan. “Kami enggak yakin mereka bayar pajak sesuai dengan bisnis mereka di sini, terutama dari periklanan,” lanjut Bambang, dikutip dari Tempo.co, Kamis, 7 April 2016.

Advertisements

Lebih jauh, Bambang mengatakan Direktorat Jenderal Pajak telah menemukan bukti kuat bahwa Google, Yahoo, Facebook, dan Twitter di Indonesia tidak mendaftarkan diri sebagai bentuk usaha tetap (BUT). Kondisi seperti itu membuat pajak yang mereka bayarkan selama ini cuma lari ke negaranya masing-masing.

“Dengan menjadi BUT, uang mereka bisa ditahan di sini. Kalau representative office, semua uang mereka akan masuk ke negara asal dan jadi pajak penghasilan (PPh) di sana,” terang Bambang.

Menindaklanjuti hal itu, Direktorat Jenderal Pajak tengah memeriksa data pajak PT Google Indonesia, Twitter Asia Pacific PTE Ltd, dan juga Facebook Singapore PTE Ltd. “Sedang dilakukan pemeriksaan khusus untuk memastikan bahwa mereka sudah lapor semua jasa periklanannya yang didapat dari Indonesia,” tandasnya.

Berikan Komentar