MEDIAJURNAL » Nasional » Jokowi Diminta Aktivis HAM Untuk Menghapus Kolom Agama di KTP

Jokowi Diminta Aktivis HAM Untuk Menghapus Kolom Agama di KTP

Written by on |
KTP Indonesia

KTP Indonesia / Tempo.co

Aktivis HAM Bonar Tigor Naipospos menyarankan Presiden Jokowi untuk membuat trobosan dalam pemerintahanya nanti. Pemerintah Jokowi menurut Tigor harus melakukan langkah nyata untuk melindungi umat beragama di Indonesia.

Menurut Tigor, Salah satu langkah nyata yang bisa dilakukan pemerintah Jokowi dalam melindungi umat beragama adalah dengan kebijakan penghapusan kolom Agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Pencantuman agama harusnya enggak ada. Kalau agama dan politik itu relasinya memberikan pandangan yang bersifat universal. Ini bisa berkontribusi bagi kehidupan bangsa Indonesia menghapus pengkotak-kotakan,” jelas Bonar di kantor SETARA Institute, Jakarta, Rabu (27/8).

Advertisements

Tigor juga mengkritisi Kementerian Agama yang masih saja membuat bagian-bagian direktorat agama tertentu. Dia menginginkan pemerinah Jokowi harus segera menghapus Ditjen Binmas Katolik, Islam dan lainnya.

“Perlu terobosan agak gila, konstitusi mana yang mendeskripsikan mana agama resmi atau tidak. Sudah saatnya Ditjen Binmas Katolik, Islam dan lainnya dihapuskan, yang ada adalah Direktorat Perlindungan dan Kebebasan Beragama,” terangnya, dilansir dari merdeka.com, Kamis (28/8/2014).

Wakil Ketua SETARA Institute itu menyadari bahwa masalah ini bisa jadi bukan prioritas Jokowi namun dia menekankan bahwa tidak ada standar internasional pengkotak-kotakan agama seperti di Indonesia, Tigor yakin bila penghapusan kolom Agama di KTP akan membawa iklim kemajemukan di Indonesia lebih baik.

“Ini hanya masalah administrasi. Apakah prioritas atau tidak. Tapi yang jelas standar internasional tidak ada karena ini menghapus pengkotak-kotakan. Kita ajukan prioritas dulu yang bisa dilakukan,” pungkasnya.

Berikan Komentar