MEDIAJURNAL » Nasional » Jokowi Bisa Digulingkan Bila Tak Mau Lantik Budi Gunawan Jadi Kapolri

Jokowi Bisa Digulingkan Bila Tak Mau Lantik Budi Gunawan Jadi Kapolri

Written by on |
Politisi Golkar Aziz Syamsuddin

Aziz Syamsuddin / fajar.co.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) urung melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri baru lantaran Budi Gunawan ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi dalam kasus rekening gendut Polri.

Apa yang dilakukan presiden Jokowi itu ternyata membahayakan posisinya sendiri sebagai presiden. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin. Menurut Aziz, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bila presiden memberhentikan Kapolri harus segera menujuk penggantinya, bila tidak Presiden bisa dilengserkan.

“Menurut UU Polri, presiden saat memberhentikan Kapolri harus menunjuk penggantinya. Tapi ini tidak direalisasikan. Ini pelanggaran UU dan bisa mengarah kepada impeachment,” kata Aziz dalam jumpa pers di pressroom DPR, Senin (26/1/2015).

Advertisements

Meskipun secara undang-undang Presiden bisa digulingkan bila tidak segera melantik Komjen Budi, namun DPR, menurut Aziz, tidak akan mengambil langkah tersebut. DPR akan memberikan kesempatan bagi Jokowi untuk melakukan rapat-rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, meski tidak diatur oleh undang-undang.

“Kita masih memberikan kesempatan pada presiden untuk melakukan langkah konsultasi. Meski tidak diatur, kita mendahulukan penyelesaian dengan cara seperti ini,” terangĀ Aziz, sebagaimana diwartakan JPNN, Selasa (27/1/2015).

Lebih jauh, Aziz mengatakan, presiden Jokowi saat ini sedang ada di persimpangan jalan antara etika dan hukum, dalam keputusan melantik atau tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri. Dalam kapasitasnya sebagai ketua komisi III yang mebidangi hukum, maka Aziz menegaskan bahwa apa yang dia ungkapkan ini dari kacamata hukum.

“Kita hanya bicara hukum, hukumnya mengharuskan presiden melantik. Kalau dikatakan bahwa seorang tersangka dilantik itu melanggar hukum, maka tidak ada yang dilanggar. Tapi kalau melanggar etika yah bisa saja, tapi kan yang kita bicarakan hukumnya dan presiden wajib menjalankan hukum tersebut,” pungkasnya

Berikan Komentar