MEDIAJURNAL » Nasional » Hukum di Indonesia Diputuskan di Kamar-kamar Hotel, Kata Mahfud MD

Hukum di Indonesia Diputuskan di Kamar-kamar Hotel, Kata Mahfud MD

Written by on |
Mahfud MD

Mahfud MD / islamtoleran.com

Ditengah maraknya kritikan terhadap hukum di Indonesia, Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar meluncurkan buku berjudul ‘Indonesia Gawat Darurat’. Buku tersebut mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan mulai dari anggota DPR, pejabat hingga para Hakim dan Jaksa.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD turut memberikan komentar terhadap buku tersebut serta memberikan pandangannya terhadap praktik hukum yang ada di tanah air. Mahfud MD menilai hukum di Indonesia sangat konservatif selama 5 tahun terakhir.

“Kesimpulan saya kalau melihat buku ini, jika dari teori hukum, saya melihat hukum di Indonesia selama 5 tahun yang muncul adalah hukum konservatif,” ucap Mahfud di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (31/8/2014).

Advertisements

Dari Liputan6, Senin (1/9/2014) mewartakan, Mahfud menjelaskan beberapa hal yang membuat hukum di Indonesia sangat konservatif. Pertama, yaitu hukum di negeri ini yang pembuatannya didominasi oleh para elite serta adanya praktik tukar menukar kepentingan dalam proses hukum, tak heran bila keputusan-keputusan hukum di Indonesia ditentukan malah di kamar-kamar hotel bukan di pengadilan.

“Padahal sebenarnya keputusan-keputusan hukum itu kadang kala diputuskan di hotel-hotel. Lalu dirapatkan. Seakan-akan itu membela rakyat. Itu hukum konservatif,” terangnya.

Kemudian hal kedua yang menurut Mahfud membuat hukum di Indonesia konservatif adalah adanya saling sandera dalam proses penegakan hukum dan juga adanya peluang sebuah pasal hukum ditafsirkan susuai keinginan penguasa dengan sesuka hatinya.

Mahfud menerangkan bahwa bangsa ini pernah mengalami demokrasi hukum yang berjalan dengan baik selepas reformasi, namun hal tersebut mulai berakhir dan beralih menjadi hukum yang otoriter lagi pada beberapa tahun belakangan yang dilegitimasi oleh praktik politik oligarki.

“Jawabannya, karena sebenarnya di Indonesia itu sejak reformasi, mula-mula dari otoriter Orde Baru menjadi demokratis, tapi tiba-tiba 3-4 tahun kemudian berbelok menjadi oligarki (kekuasaan di tangan politisi dan pengusaha). Sehingga kita melihat politik oligarki. Itulah sebabnya lahir hukum-hukum konservatif,” pungkasnya.

Berikan Komentar