MEDIAJURNAL » Sosial » Aborsi Dilegalkan Untuk Melindungi Wanita dan Anak Korban Perkosaan

Aborsi Dilegalkan Untuk Melindungi Wanita dan Anak Korban Perkosaan

Written by on |
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi / Liputan6

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang memperbolehkan seorang wanita untuk menggugurkan kandungannya terus menuai pro dan kontra dari masyarakat. Menarik untuk mengetahui latar belakang atau alasan dikeluarkanya PP tersebut.

Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa latar belakang pemerintah mengeluarkan PP Nomor 61 Tahun 2014 adalah bentuk perhatian dari pemerintah terhadap wanita-wanita korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan dan juga kepada anak-anak hasil korban perkosaan.

Dilansir dari okezone.com, Jumat (15/8/2014), menkes berpendapat bahwa wanita korban perkosaan yang sampai hamil mengalami penderitaan dua kali, pertama ketika diperkosa dan kedua ketika harus mengandung selama sembilan bulan bayi dari laki-laki yang dia benci.

Advertisements

“Kalau dia hamil akibat perkosaan, maka wanita itu harus dihukum lagi, mengandung sembilan bulan,” kata Menkes di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Nafsiah Mboi juga menambahkan bahwa anak dari korban pemerkosaan akan mengalami nasib yang tidak baik, bagaimana seorang ibu bisa membesarkan seoran anak dari laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap dirinya.

“Apalagi seorang anak dari orang yang bukan suaminya, orang yang dia benci karena melakukan kekerasan terhadap dia,” terangnya.

Penderitaan yang dialami wanita korban pemerkosaan tak berhenti sampai disitu, Nafsiah menjabarkan bahwa ketika wanita korban perkosaan tersebut harus melahirkan anak tanpa ayah, maka masyarakat akan merendahkan martabat wanita tersebut.

“Dan masyarakat akan mencerca dia karena dia melahirkan anak tanpa suami, beratnya luar biasa. Jadi wanita ini akan dihukum bertubi-tubi. Dimana itu keadilan,” lanjutnya.

Dengan pemaparan alasan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 di atas, Menteri kesehatan menegaskan bahwa PP tersebut akan melindungi hak wanita dan anak-anak hasil korban pemerkosaan.

“Maka Undang-Undang Kesehatan menyatakan dan dengan kesepakatan semua. Memang (korban) harus dilindungi. Jadi di sini baik wanita itu dan anaknya dilindungi haknya,” tandasnya.

Berikan Komentar